ANALYSIS OF LAND AND BUILDING TAX RECEPTION RECORDING OF TALIKURAN VILLAGE, REMBOKEN DISTRICT
Keywords:
analisis pencatatan, penerimaan, pajak bumi dan bangunanAbstract
The purpose of this research is to learn about and analyze the process of documenting income collected through land and building taxes. To be more specific, the remboken subdistrict of Talikuran. In order to conduct the analysis, both secondary and primary data were collected, and a qualitative research methodology was used. In order to arrive at conclusions, it is necessary to summarize, display, and comprehend the material. The Talikuran village office in the Remboken subdistrict was where the item under investigation was kept while it was being inspected. According to the findings of this study, the recording and analysis of land and building tax revenues in Talikuran village, which is located in the remboken sub-district, have been proceeding smoothly and have been in accordance with the government's technical criteria for the use of village data management. In the Remboken subdistrict, the village of Talikuran has developed effective methods for recording land and building taxes as well as managing income.
References
Andriani, P.J.A. Akuntansi Pajak, Jakarta: Salemba Empat. 2012
Daranatha, S. 2009. Sistem Informasi Akuntansi, Salemba Empat, Jakarta.
David Zuhriandanny S, (2016). "Analisis sistem informasi akuntansi tentang pengelolaan PBB pedesaan dan perkotaan pada Dispenda kota kediri."
Eddy Rahmawan (2012). “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Vol.1 No.2. https://media.neliti.com/media/publications/101468-ID-optimalisasipemungutan-pajak-bumi-dan-b.pdf. Diakses 16 Februari 2019. Junior Mende, dkk (2016). “Pemungutan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon”. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol.4 No.4. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/14568/14140. Diakses 15 Februari 2019.
Farda T. Damopolii, Tinneke Sumual, Michael Miran. (2021). ‘’Analisis penerapan self assesment syatem terhadap pajak hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur’’
Gianfillo L. Mampow, James Manengkey, Andrew Marunduh. (2020) ‘’Pengaruh luas lahan, luas bangunan dan tata letak tanah terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Minahasa Tahun 2015-2017’’
Glori Manopo, Ventje Senduk, Aprili Bacilius. (2021) ‘’Analisis pengetahuan wajib pajak UMKM tentang tarif UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi kasus di Kelurahan Peleloan Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa).’’
Iga Vidya Marvanti Sugeng Praptoyo, (2017). "Sistem akuntansi pengelolaan desa"
Kenny Larong Tangkaror, Ventje Ikat, Hentje Wokas (2017). "Penerapan Sistem Akuntansi Dan Prosedur dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa."
Lubantu, haris. 2013. Analisis prosedur pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan kabupaten minahasa di KPP pratama Bitung. Jurnal. Dipublikasikan. Fakultas ekonomi universitas sam ratulangi manado.
Moloeng, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosadaya Offseet.
Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo, (2017). "Sistem akuntansi pengelolaan dana desa".
Mulyadi, Sistem Akuntansi Edisi Tiga, Jakarta: Salemba Empat. 2010
Mulyadi. (2010). "Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. 8–22."
Mulyadi. (2016). No Title Sistem Informasi Akuntansi. Http://Eprints.Polsri.Ac.Id/3479/4/BAB%202.Pdf, 7–20.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
Romney. (2013). Sistem Akuntansi. Sistem Akuntansi, 2009, 22.
Samudra, T. B., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2020). E-JRA Vol. 09 No. 02 Februari 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. E-Jra, 09(02), 47–57.
Suharno, Pengelolaan PBB dalam era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi Offset. 2003.
Sumarson, T. (2017). Pengertian Akuntansi. Akuntan, 10–41.
Supri lingga, (2019). Analisis sistem dan prosedur pemungutan PBB sebagai sarana penunjang efektivitas penerimaan asli daerah.
Undang- Undang No. 71 tahun 2010 tentang Keuangan Negera dan Daerah yang memperlihatkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai penerimaan pemerintah pusat.
Waluyo (2011). Perpajakan Indonesia Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Veronica Langit, Robert Winerungan, Frida M. Sumual (2020). ‘’Analisis partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sion Kecamatan Tompaso baru.’’
