ANALYSIS OF FINAL INCOME TAX (PPH) REPORTING ARTICLE 4 PARAGRAPH 2 ON INTEREST ON SAVINGS AND DEPOSITS AT PT. BANK SULTGO BITUNG BRANCH
Abstract
This study aims to analyze the reporting of Final Income Tax (PPh) under Article 4 paragraph (2) on interest income from savings and deposits at PT. Bank SulutGo Bitung Branch. The main focus is on the procedures of withholding, remittance, and tax reporting carried out by the bank as a withholding agent, and the extent to which these processes comply with prevailing tax regulations. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, documentation, and literature review.The findings indicate that PT. Bank SulutGo Bitung Branch has carried out its final income tax reporting obligations in a timely manner and in accordance with applicable regulations. The reporting procedures are conducted through an integrated system, with clear stages starting from data extraction of customer accounts to reporting through the online tax system (DJP Online). However, the study also identifies technical obstacles such as system disruptions, limited human resources, and human errors that may affect reporting accuracy. To address these issues, the bank conducts internal training, coordinates with its head office, and improves its internal monitoring systems. This study concludes that although the reporting process is compliant with tax regulations, further efforts are needed to enhance human resource quality and information technology systems to reduce errors and improve long-term tax compliance
References
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Pemotongan dan Penyetoran Pajak oleh Bank Umum. Jakarta: BPK RI.
Buhari, L. M., Tanor, L. A., & Sumampouw, O. O. (2024). Analisis Penerapan Pph Pasal 23 Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Cabang Manado. Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi, 2(1), 42-50.
Direktorat Jenderal Pajak. (2020). SE-29/PJ/2020 tentang Pedoman Teknis Pemotongan Pajak atas Bunga Tabungan dan Deposito. Surat edaran teknis mengenai mekanisme pemotongan PPh Final oleh bank.
Direktorat Jenderal Pajak. (2021). PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2). Jakarta: DJP.
Direktorat Jenderal Pajak. (2021). PER-16/PJ/2021 tentang Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi dan Pelaporannya. Dasar pelaporan elektronik oleh pemotong pajak, termasuk lembaga keuangan.
Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Mengatur secara teknis besaran tarif dan objek pajak dari bunga simpanan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kemenkeu.
Mardiasmo. (2020). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Menguraikan dasar teori dan praktik perpajakan dalam konteks akuntansi fiskal.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Buku teks populer yang membahas konsep pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak termasuk PPh Final.
Polii, S. S., Tanor, L. A., & Sumual, F. M. (2024). Analisis Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada Pt. Bpr Paro Laba Cabang Tondano. Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi, 2(3), 29-39.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
Pondaag, W., Sumual, T. E., & Tanor, L. A. (2024). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Tomohon). Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi, 2(4), 20-25.
Ramandei, O. E., Sumual, T. E., & Evinita, L. L. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kantor Pos Kabupaten Waropen. Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi, 2(3), 40-47.
Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Merupakan dasar hukum utama pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
Talenggoran, A., Pangkey, R. I., & Sumampouw, O. O. (2023). Analysis Of Savings Interest Calculations To Calculate Pph Article 4 Paragraph 2 Which Must Be Withdrawn By Customers Of Bank Sulutgo Branch Tondano. Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi, 1(2), 101-109.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021. Menjadi dasar hukum perlakuan pajak dalam akuntansi perpajakan.
