ANALYSIS OF CALCULATION, PAYMENT, REPORTING, AND RECORDING OF INCOME TAX ARTICLE 21 ON CIVIL SERVANTS' SALARIES AT THE SOUTH TONDANO DISTRICT OFFICE
Keywords:
Article 21 Income Tax, Income, Tax Withholding, Tax Compliance, Indonesian TaxationAbstract
Article 21 of the Income Tax (PPh) is a tax that is levied on income in the form of salary, honorarium, allowances, and other compensation that are associated with the work, services, or activities of tax subjects. The objective of this investigation is to comprehend the mechanism of calculation, deduction, deposit, and reporting of PPh Article 21 and its influence on state revenue and taxpayer compliance (Case Study at the South Tondano District Office). Interviews and document analyses are implemented. The study's findings suggest that the complexity of the regulations and the efficacy of the tax authorities' indoctrination efforts have an impact on taxpayer comprehension and adherence to PPh 21. Consequently, it is imperative to enhance tax education and simplify the regulations in order to promote voluntary compliance.
References
Aurelia Monica Tinggogoy, Johny Manaroinsong, Joseph Kambey (2020). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap Pd Pasar Tomohon.
Brando Inaray, Henry Tamboto, Jaquaeline Tangkau (2020). Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos Di Kota Tomohon.
Claudya V. A. L, Michael Miran, Linda A. O. Tanor (2021). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak mengenai PP 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku UMKM Pada Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa.
Farda Triada Damopolii, Tinneke Evie Meggy Sumual, Michael Miran (2021). Analisis penerapan self assessment system terhadap pajak hiburan di kabupaten bolaang mongondow timur.
Fristiani, N., & Dianawati, E. (2023). Analisis Kasus Rafael Alun Trisambodo Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahun Pajak 2022. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA), 8(2), 188-200.
Jilly Lumintang, Henry Tamboto, Michael Miran (2020). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado.
Pangalila, R.M. (2016). Analisis Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah (Bppt & Pmd) Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.
Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration.
Penghasilan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu
Sugiyono, (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed).
Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak.
Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
