PENGARUH OPINI AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak opini audit yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap prevalensi korupsi di dalam pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama rentang waktu 2019 hingga 2024. Investigasi didasarkan pada pengamatan bahwa kasus korupsi tetap ada di entitas pemerintah daerah tertentu, terlepas dari penerimaan pendapat audit dari BPK. Pendapat audit yang diberikan oleh CPC berfungsi sebagai penilaian kesesuaian laporan keuangan yang disiapkan oleh pemerintah kota, sehingga menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Metodologi yang digunakan bersifat kuantitatif, menggunakan kerangka regresi data panel. Dataset yang sedang diperiksa terdiri dari data sekunder yang berasal dari laporan inspeksi CPC bersama dokumentasi insiden korupsi dalam pemerintahan lokal. Sampel penelitian mencakup 10 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, dengan pengamatan temporal yang mencakup dari 2019 hingga 2024, menghasilkan total pengamatan kumulatif 60. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat audit CPC memiliki dampak negatif yang signifikan secara statistik terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapat audit yang diberikan kepada pemerintah daerah dikaitkan dengan penurunan prevalensi korupsi.